Komisi III dorong Pansus angket minta rekaman BAP Miryam ke pengadilan
Berita Hits - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pihaknya akan meminta penyelidikan panitia KPK untuk menggunakan haknya atas rekaman video tentang dugaan saksi palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani. . Menurutnya, Pansus memiliki kewenangan untuk melakukan perampasan bukti.
"Saya meminta Kepala Pansus untuk segera menggunakan hak dan wewenang untuk meminta penyitaan ke pengadilan meminta rekaman secara keseluruhan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/8).
Bambang memanggil Pansus harus segera mengirim surat ke Pengadilan untuk meminta pencatatan tersebut. Setelah itu, Pansus meminta Kepolisian untuk memeriksa keaslian rekaman pemeriksaan Miryam di Laboratorium Forensik. Berita Politik
"Kalau begitu mintalah Kepolisian diperiksa di Laboratorium Forensik tentang keaslian dan integritas rekaman itu dan kemudian kita pikirkan langkah hukum selanjutnya," jelasnya.
Upaya untuk meminta pencatatan harus dilakukan oleh Pansus karena Komisi III tidak memiliki kewenangan. Selanjutnya, KPK mungkin menolak memberikan catatan pemeriksaan tersebut di forum rapat Komisi III.
"Kalau KPK bisa menolak KPK, tapi kalau menggunakan kewenangan Pansus ada hak untuk kejar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa mengelak dari keputusan kepala pengadilan," lanjutnya.
Politisi Partai Golkar mempertanyakan alasan KPK baru untuk memainkan rekaman rekaman yang memanggil sebuah pertemuan antara 7 penyelidik KPK dan anggota Komisi III di Pengadilan. Padahal rekamannya berlangsung pada 1 Desember 2016.
"Pertanyaan kami adalah mengapa menunggu sampai diputar di pengadilan, kenapa tidak kita dengar ada 7 penyidik dan anggota Komisi III yang terlibat langsung dalam prosesnya, ini juga pertanyaan tentang apa yang terjadi di KPK," katanya. Kata.
Berita Lapak - Komisi III akan memanggil pimpinan KPK, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kejaksaan Agung pekan depan. Ia ingin meminta KPK untuk membuktikan rekaman tersebut utuh tanpa dipotong dan diedit.
Selanjutnya, kata Bambang, pihaknya telah mendengar klarifikasi dari Direktur Investigasi Komisi yang tidak pernah dia temui dengan bertemu dengan Komisi III DPR, sebagaimana dinyatakan.
"Kami juga telah mendengar bahwa direktur penyelidikan Brigadir Jenderal Aris telah mengklarifikasi, dan mendengar telah melaporkan kepada polisi mengenai tuduhan tersebut," katanya.
Dia juga mendesak agar jika ada anggota Komisi III yang ketahuan bertemu dengan penyidik KPK untuk diproses dan diinterogasi.
"Dan saya sebagai ketua Komisi III juga mendorong jika ada anggota Komisi III yang mengadakan rapat dan terlibat dengan jumlah uang yang harus diperiksa dipanggil karena ini bukan merupakan tindak pidana maka polisi harus masuk," pungkasnya. .
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan audit internal untuk menindaklanjuti dugaan pertemuan salah satu direksi dan Komisi III DPR. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh supervisor internal KPK.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, klarifikasi sejauh ini tentang dugaan komunikasi direktur investigasi dengan Komisi III DPR tidak benar. Bahkan sutradara pun mengaku tidak mengenal anggota DPR.
"Pada prinsipnya, tidak ada pertemuan antara direksi dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat bahkan direksi mengatakan mereka tidak mengenal anggota DPR," kata Febri, Jumat (18/8).
Berita Indonesia - Untuk memastikan hal ini, tambah Febri, pengendali internal KPK akan melihat keseluruhan rangkaian pernyataan Miryam dengan jabatan direktur selama proses penyidikan. Termasuk diselidiki apakah penyidik KPK bertemu dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana dinyatakan oleh mantan anggota Komisi II DPR; Miryam S Haryani.
0 comments:
Post a Comment